Rasulullah dan Negara Madinah

   Nabi Muhammad SAW merupakan rasul terakhir bagi umat islam, sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk mengikuti, mematuhi, dan juga mencontohkan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh rasul. Pada zaman sekarang ini banyak nilai islam yang mulai pudar, beberapa diantaranya telah tercampurkan dengan budaya barat, namun bukan berarti seluruh nilai keislaman telah tiada. Maka sebagai seorang muslim haruslah mencontohkan dari yang paling utama terlebih dahulu yaitu rasulullah seperti halnya rasul dalam menjalankan pemerintahan atau negaranya yaitu negara madinah. Awal mula perpolitikan Nabi Muhammad adalah ketika diangkatnya beliau menjadi pemmpin Madinah, dimana pengangkatan beliau tercatat dalam perjanjian bukan wahyu.

Jazirah Arab merupakan satu kesatuan kesukuan yang besar karena didalamnya ada banyak sekali kabilah kabilah mulai dari yang besar hingga yang kecil sehingga ada politik proteksi yang merupakan implikasi dari baiat. Ketika pengangkatan nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah rasul memulai dengan pendirian masjid sebagai tempat peribadatan, sentral dari bidang keilmuan dan musyawarah dengan masyarakat madinah, lalu menegakkan otoritasnya juga memelihara hukum yang bersifat menyeluruh guna melindungi semua suku yang mendiami madinah dan sekitarnya juga untuk memperkuat pemerintahan dan perpolitikan negara Madinah yang ketika pengangkatan rasul mendapat banyak lawan terutama dari kaum yahudi Madinah. Setelah itu barulah dibuat perjanjian dengan para pemimpin kabilah-kabilah dan suku di dalam serta luar madinah[1] untuk mengokohkan kekuatan madinah. Perjanjian beliau dengan para pimpinan dan pembesar suku itu dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini berisikan aturan-aturan yang dimana peraturan tersebut di lampirkan untuk masyarakat Madinah dan hubungan antara berbagai komunitas dalm masyarakat Madinah yang majemuk. Di antara berbagi substansi konstitusi atau peraturan tersebut adalah membangun ikatan persudaraan timbal-balik antara kaum Muhajirin (Pengungsi Mekkah) dan kaum Anshar madinah.[2]

Pemerintahan kota Madinah sudah mencakup susunan yang sempurna karena terdapat nilai kearifan lokal dan ajaran islam. Sistem ini mengekalkan hubungan instrumen negara, pemerintahan dengan mengakui hak-hak negara bagian (provinsi) dan wilayah pendudukan (futuhat). Hubnungan antara pemritah pusat dan bagian terus diperkuat unutk pembagian kekuasan yang adil. Dalam manajemen pemrintahaan ini Nabi Muhammad berukasa penuh untuk pengangkatan, pelantikan atas struktur pemerintah. Depratmen yang membidangi admisnistrasi disebut diwanal insya  yang bertgas dalam penulisan politik, wahyu, undang-undang, dokumen negara, perwakilan kamanan, pelaksanaan institusi diplomatik (sifarah), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian.[3]

Pemerintahan madinah telah membentuk satu susunan kasta politik yang sempurna dengan perpaduan nilai kearifan local dan ajaran islam.Sistem ini mengekalkan hubungan instrument negara satu dengan negara yang lainya.Kebijakan yang diambil melibatakn kepentingan wilayah akan dirujuk melalui kesepakatan besama.Nabi SAW sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh melantik , sekertaris, bendahara, ajudan, juru bicara , staff ahli, gubernur, Dll. Setiap lembaga yang bertugas mengurus rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara yang diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam majllis muqoba  .Negara Madinah juga membentuk departemen yang membidangi administrsi pemerintahan, yang bertugas dalam penlisan dokumen . risalah, wahyu, terjemahan bahasa asing, pelaksanaan institusi diplomatik, dan hubungan bilateral.

Pendidikan merupakan sasaran utama di madinah, karena dengan mencetak guru yang berintelek yang bisa mencetak generasi pendakwah yang hebat dan bermutu. Setiap kabilah mengeluarkan inovasi di setiap bidang ilmu. Insitusi masjid di gerakan untuk merangsang intelektualisme dan memanajemen peluang kepada penduduk akses pendidikan. Ashab al-asuffah atau ahlu suffah merupakan pesantren ayng didirikan Nabi Muhammda SAW, dan ini merupakan manajemen yang dilakukan untuk menyebarkan agama islam. Bangsawan Bahrain dan oman merupakan yang dididik oleh islam untuk menjadi muqri dan mualim yang mengarahkan penghayatan dan tafauhi fi diin islam di daerahnya.[4]

Dalam pemerintahan negara madinah, ada beberapa sektor perekonomian yang menopang itu semua, diantaranya: Peternakan yang merupakan mata pencaharian sebagaian besar suku arab pedalaman badui. Hal mereka ternak adalah kambing dan unta, untuk diambil kulit, daging dan susunya. Lalu Perdagangan yang banyak dilakoni oleh suku-suku bangsa arab yang mendiami kota besar yang disebut ahlul hadhar dari satu kota ke kota lain sebagaimana yang mereka teladani dari nabi Muhammad. Dan terakhir Pertanian yang digarap dan dikerjakan oleh suku-suku arab yang bertempat tinggal di lahan subur seperti thaif[5]

Piagam Madinah yang di bentuk oleh nabi pada zamannya yang di sepakati oleh ummah beranggapan bahwasannya kaum pada saat itu tidak dibedakan antara kaum Muslim dan kaum Yahudi. Pembahasan dan kesepakatan di antara nya ada dua hal yang menyatakan bahwa orang-orang Mu’min dan Muslim adalah ummat yang satu, tidak termasuk golongan yang lain, Dan menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu ummat bersama orang-orang Mu’min. Piagam madinah merupakan hal yang terpenting dalam kepemimpinan rasul karena didalamnya ada perjanjian antara rasul dan umat di madinah ketika itu.

---

[1] Zaman Q. NEGARA MADINAH(Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern). Muhammad menjadi kepala madinah, jurnal agama dan hak asasi manusia, vol 2. No 1. 2012. Hlm 75

[2] ibid                                

[3] Thabrani Mukti Abdul. Tata Kelola Pemerintahan. Bab kodifikasi umat.  jurnal agama dan hak asasi manusia, vol 4. No 1. 2014. Hlm 21-22

[4] ibid

[5] Zakaria Hadi Abdul. Sejarah Lengkap Kota Mekkah dan Madinah. Bab sejarah lengkap kota mekkah. Diva press, Yogyakarta.2014. hlm 30-31